A. Mengenal Provinsi di Indonesia (BAB 6 Pancasila Semester 2)

1. Wilayah Provinsi di Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya dibagi menjadi beberapa provinsi. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya memiliki 8 provinsi. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan, jumlah provinsi terus bertambah.
Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, mulai dari Provinsi Aceh di bagian barat hingga Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di bagian timur.

Contoh:
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur merupakan provinsi yang sudah lama ada, sedangkan Papua Selatan merupakan provinsi hasil pemekaran yang relatif baru.

2. Pemerintahan Provinsi

Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setiap lima tahun sekali, kemudian dilantik oleh Presiden.

Dalam menjalankan pemerintahan, gubernur bekerja sama dengan DPRD Provinsi, yaitu lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi. Selain itu, setiap provinsi juga memiliki empat orang anggota DPD RI yang mewakili provinsi tersebut di tingkat nasional.

Contoh:
Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat, sedangkan dalam pemerintahan daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

3. Perangkat Daerah Provinsi

Untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, provinsi memiliki perangkat daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang meliputi:

• Sekretariat Daerah Provinsi
• Sekretariat DPRD Provinsi
• Inspektorat Daerah Provinsi
• Dinas Daerah Provinsi
• Badan Daerah Provinsi

Contoh:
Dinas Pendidikan Provinsi mengelola pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB di wilayah provinsi.

4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi yang diketuai oleh gubernur. Anggotanya antara lain:

• Ketua DPRD Provinsi
• Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
• Kepala Kejaksaan Tinggi
• Panglima Kodam atau pejabat TNI terkait

Beberapa provinsi memiliki kekhususan:

• Aceh melibatkan Wali Nanggroe
• Papua melibatkan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)

Contoh:
Forkopimda berperan menjaga keamanan dan stabilitas daerah, terutama saat pemilu atau kondisi darurat.

5. Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus

Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri melalui otonomi daerah. Namun, beberapa urusan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti:

• Politik luar negeri
• Pertahanan dan keamanan
• Agama
• Moneter dan fiskal nasional
• Yustisi

Selain otonomi daerah, terdapat provinsi yang memiliki otonomi khusus, yaitu:

• Aceh
• DKI Jakarta
• Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
• Papua

Contoh:

• Di DKI Jakarta, wali kota dan bupati tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh gubernur.
• Di DIY, gubernur tidak dipilih melalui pilkada, melainkan berdasarkan keistimewaan sejarah dan budaya.
• Di Papua, terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) yang melindungi hak Orang Asli Papua.

6. Ciri Khas dan Potensi Provinsi

Setiap provinsi memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda-beda, seperti:

• Ibu kota
• Suku bangsa
• Bahasa daerah
• Adat istiadat
• Kesenian dan budaya
• Potensi alam dan pariwisata

Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dibanggakan.

Contoh:

• Aceh dikenal dengan penerapan syariat Islam.
• Yogyakarta terkenal sebagai kota budaya dan pendidikan.
• Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam.

7. Kerja Sama Antarprovinsi

Provinsi-provinsi di Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti olahraga, seni, pendidikan, dan kebudayaan. Kerja sama ini bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Contoh:
Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan (Porsenitas) yang melibatkan provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai bentuk kerja sama antarwilayah perbatasan.